Sebuah lapak penjual pallubasa yang berdiri di atas saluran drainase di Kota Makassar menjadi perhatian publik setelah videonya viral di media sosial. Bangunan yang dinilai melanggar aturan tata ruang tersebut akhirnya dibongkar total oleh pemerintah setempat setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan dan peringatan.
Kasus ini bermula ketika sejumlah warga mengunggah foto dan video yang memperlihatkan bangunan usaha kuliner berdiri tepat di atas saluran drainase. Unggahan tersebut dengan cepat menyebar dan menuai beragam komentar dari masyarakat yang mempertanyakan legalitas bangunan tersebut.
Banyak warganet menilai keberadaan lapak di atas drainase berpotensi mengganggu fungsi saluran air, terutama saat musim hujan. Selain itu, bangunan tersebut dianggap dapat menghambat proses pemeliharaan drainase oleh petugas.
Menanggapi viralnya unggahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar bersama instansi terkait langsung melakukan inspeksi ke lokasi. Petugas mengecek kondisi bangunan sekaligus memastikan status lahan dan izin usaha yang dimiliki pemilik lapak.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui bangunan memang berdiri di atas fasilitas umum berupa saluran drainase. Kondisi itu dinilai melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik karena mengganggu fungsi infrastruktur yang seharusnya digunakan untuk mengalirkan air hujan.
Pemerintah kemudian memberikan teguran kepada pemilik usaha agar membongkar bangunan secara mandiri. Sosialisasi dan peringatan dilakukan sebagai bentuk pendekatan persuasif sebelum tindakan penertiban dilakukan.
Namun hingga batas waktu yang diberikan berakhir, bangunan tersebut belum sepenuhnya dibongkar. Akibatnya, pemerintah memutuskan melakukan penertiban dengan menerjunkan petugas gabungan ke lokasi.
Proses pembongkaran berlangsung dengan pengawasan aparat keamanan guna memastikan kegiatan berjalan tertib. Bagian-bagian bangunan yang menutupi saluran drainase dibongkar satu per satu hingga area tersebut kembali terbuka sepenuhnya.
Setelah pembongkaran selesai, petugas melakukan pembersihan dan pengecekan kondisi drainase. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan saluran air dapat kembali berfungsi secara optimal dan tidak mengalami penyumbatan.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa penertiban dilakukan demi menjaga fungsi fasilitas umum dan bukan untuk menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah juga mengimbau para pelaku usaha untuk mendirikan bangunan sesuai aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
Pengamat tata kota menilai kasus ini menjadi contoh penting mengenai perlunya pengawasan terhadap pemanfaatan ruang publik. Bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lingkungan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.
Peristiwa tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa saluran drainase memiliki peran vital dalam sistem pengendalian banjir perkotaan. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan ikut menjaga fungsi infrastruktur publik agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Dengan selesainya proses pembongkaran, kawasan tersebut kini kembali difungsikan sesuai peruntukannya. Pemerintah juga berencana meningkatkan pengawasan terhadap bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Shama is a Content Specialist and News Writer with 4.5+ years of experience in journalism, press release writing, SEO content, and digital publishing. She covers business, technology, blockchain, cryptocurrency, finance, and corporate communications, delivering research-driven content for media platforms and global audiences.
