Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai penangkapan dua bupati dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sinyal bahwa pembenahan tata kelola pemerintahan daerah tidak cukup dilakukan secara parsial. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh agar praktik korupsi dapat dicegah sejak awal, bukan hanya ditindak setelah terjadi.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, dan Bupati Langkat, Syah Afandin. Dua kasus yang muncul dalam waktu berdekatan itu dinilai menjadi pengingat bahwa penguatan sistem pengawasan di lingkungan pemerintah daerah masih menjadi pekerjaan besar bagi seluruh pihak.
Bima Arya mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan perbaikan sistem administrasi, tata kelola anggaran, hingga penguatan integritas aparatur sipil negara dan kepala daerah.
Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri selama ini telah menjalankan berbagai program pembinaan kepada pemerintah daerah, termasuk penguatan sistem pengawasan internal serta penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih. Namun, menurutnya, pembinaan tersebut harus terus dievaluasi agar mampu menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan.
Di sisi lain, Wamendagri menegaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan pemerintahan secara profesional dan mematuhi ketentuan hukum. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas tinggi karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, KPK masih mendalami perkara yang menjerat kedua kepala daerah tersebut. Penyidik telah mengamankan sejumlah pihak beserta barang bukti dan masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mengungkap konstruksi perkara serta menentukan status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat.
Kasus ini kembali memunculkan perhatian terhadap efektivitas sistem pengawasan di daerah. Pemerintah berharap peristiwa tersebut menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta membangun budaya antikorupsi yang lebih kuat di seluruh pemerintah daerah agar penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah secara berkelanjutan.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah penulis digital yang berfokus pada teknologi dan tren online. Ia berkontribusi di Kabarteknologi dengan menghadirkan konten yang informatif, terstruktur dengan baik, dan mudah dipahami oleh pembaca.
