Ironi Jakarta Utara, Lebih dari 22 Ribu Anak Tidak Mengenyam Pendidikan
JAKARTA — Persoalan anak tidak sekolah masih menjadi tantangan serius di wilayah Jakarta Utara. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 22 ribu anak di kawasan tersebut tercatat belum mendapatkan akses pendidikan formal, baik karena putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali.
Ketua Tim Kerja PAUD dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta, Heni Mulyani, menyebut kondisi tersebut tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah pendidikan semata. Menurutnya, fenomena anak tidak sekolah berkaitan erat dengan persoalan sosial, ekonomi, hingga kondisi lingkungan keluarga yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama sejumlah instansi pendidikan terus melakukan pendataan dan pendekatan kepada keluarga anak-anak yang tidak bersekolah. Upaya tersebut dilakukan agar mereka dapat kembali masuk ke sistem pendidikan melalui sekolah formal maupun program pendidikan kesetaraan.
Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab tingginya angka anak tidak sekolah di Jakarta Utara. Selain tekanan ekonomi keluarga, sebagian anak juga harus membantu orang tua bekerja sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, masalah administrasi kependudukan dan rendahnya kesadaran pendidikan turut memperumit penanganan persoalan tersebut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut telah menjalankan berbagai program untuk menekan angka putus sekolah, termasuk bantuan pendidikan, program Kartu Jakarta Pintar (KJP), serta layanan pendidikan nonformal. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan dinilai masih membutuhkan pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Pengamat pendidikan menilai tingginya jumlah anak tidak sekolah di ibu kota menjadi ironi tersendiri mengingat Jakarta memiliki fasilitas pendidikan yang relatif lebih lengkap dibanding banyak daerah lain di Indonesia. Mereka menilai kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci utama agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara berkelanjutan. Selain berdampak pada kualitas sumber daya manusia, tingginya angka anak tidak sekolah juga dinilai dapat meningkatkan risiko masalah sosial lain seperti pekerja anak, kenakalan remaja, hingga kemiskinan antargenerasi. Karena itu, penanganan persoalan pendidikan disebut harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor.
Pemerintah berharap langkah pendataan dan intervensi sosial yang saat ini dilakukan dapat menekan angka anak tidak sekolah di Jakarta Utara dalam beberapa tahun ke depan. Evaluasi terhadap efektivitas program bantuan pendidikan juga akan terus dilakukan agar akses pendidikan dapat dirasakan seluruh anak tanpa terkecuali.
Tags: Anak Tidak Sekolah; Jakarta Utara; Pendidikan DKI Jakarta; Putus Sekolah; BPMP DKI