Airlangga Hartarto menyatakan bahwa aturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) bertujuan mencegah praktik under invoicing sekaligus memperkuat pengelolaan devisa negara.
Menurut Airlangga, kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan nilai ekspor yang dilaporkan sesuai dengan transaksi sebenarnya sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam kegiatan perdagangan internasional.
Praktik under invoicing mengacu pada pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan nilai transaksi sesungguhnya. Tindakan tersebut dapat mengurangi penerimaan devisa serta menyulitkan pengawasan terhadap arus perdagangan dan keuangan.
Pemerintah menilai penguatan aturan DHE SDA penting untuk menjaga ketersediaan devisa di dalam negeri, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
Selain memperkuat cadangan devisa, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan meningkatkan ketahanan sektor eksternal Indonesia.
Pengamat ekonomi menilai optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional, terutama bagi negara yang memiliki ketergantungan besar pada ekspor komoditas sumber daya alam.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan ekspor dan pelaporan transaksi guna menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Kebijakan DHE SDA merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat tata kelola sektor ekspor, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka panjang.
Dengan aturan baru tersebut, pemerintah berharap potensi kebocoran devisa dapat diminimalkan sekaligus meningkatkan manfaat hasil ekspor bagi perekonomian nasional.
Anup adalah penulis konten digital yang berfokus pada teknologi dan inovasi. Di Kabarteknologi, ia membahas perkembangan terbaru seputar gadget, software, dan tren online dengan tujuan memberikan informasi yang jelas dan praktis kepada pembaca.
