Presiden Prabowo Subianto membuka peluang memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian apabila langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Panen Raya TNI di Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026), ketika menegaskan bahwa anggaran negara harus dimanfaatkan seefektif mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Wacana tersebut kemudian mendapat tanggapan dari kalangan DPR yang menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang harus berpihak pada kepentingan rakyat.
Prabowo Tekankan Efisiensi Demi Hapus Kemiskinan
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan pemerintah akan terus melakukan efisiensi anggaran guna mempercepat penghapusan kelaparan, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, bila diperlukan, pengurangan anggaran pertahanan maupun kepolisian dapat dilakukan agar alokasi belanja negara lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presiden juga menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran pertahanan, tetapi juga oleh kondisi rakyat yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena itu, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.
DPR: APBN Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Menanggapi pernyataan Presiden, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyatakan APBN pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan pengalokasian anggaran harus mengedepankan kepentingan rakyat sekaligus mempertimbangkan kebutuhan strategis negara.
Ia menilai efisiensi belanja negara merupakan langkah yang wajar selama tidak mengganggu fungsi-fungsi penting pemerintahan. Namun, setiap perubahan alokasi anggaran tetap harus melalui mekanisme pembahasan bersama DPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pertahanan Tetap Menjadi Prioritas Strategis
Meski mendukung efisiensi anggaran, TB Hasanuddin mengingatkan bahwa sektor pertahanan memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu, apabila terdapat penyesuaian anggaran, pemerintah perlu memastikan kemampuan pertahanan nasional tetap terjaga.
Menurutnya, kebutuhan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kesejahteraan prajurit, hingga penguatan kesiapan operasional TNI tetap harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBN.
Kesejahteraan dan Pertahanan Dinilai Harus Berjalan Seimbang
Legislator menilai kebijakan fiskal perlu mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan sosial dan kepentingan pertahanan negara. Pengentasan kemiskinan memang menjadi target penting pemerintah, namun keamanan nasional juga merupakan fondasi bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi.
Dengan demikian, setiap kebijakan realokasi anggaran diharapkan mempertimbangkan dampaknya terhadap kedua sektor tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kemampuan negara menjaga stabilitas nasional.
Efisiensi Jadi Bagian Strategi Pemerintah
Pernyataan Presiden mengenai kemungkinan pemangkasan anggaran pertahanan menjadi bagian dari agenda efisiensi belanja negara yang terus didorong pemerintah. Dana hasil efisiensi diharapkan dapat dialihkan ke program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, dan pelayanan publik.
Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan setiap rupiah dalam APBN memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kepentingan strategis nasional.
Jessie Evelyn Kartadjaja adalah penulis digital yang berfokus pada teknologi dan tren online. Ia berkontribusi di Kabarteknologi dengan menghadirkan konten yang informatif, terstruktur dengan baik, dan mudah dipahami oleh pembaca.
